KETUA PA GIANYAR IKUTI PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH

pelatihan 1

Sudah hampir sepuluh hari dua minggu sejak 14 September 2020 Ketua Pengadilan Agama Gianyar Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.  Bersama sekitar 60-an orang hakim lainnya dari seluruh Indonesia, Ketua PA Gianyar menjadi peserta dalam pelatihan ini.

Pelatihan 2

Keikutsertaan Ketua PA. Gianyar dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ini berdasarkan surat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor 809/BLD/9/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Lingkungan Peradilan AgamaSeluruh Indonesia.

Pelatihan 3

Berbeda dengan pelatihan sertifikasi sebelumnya Pelatihan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah tahun 2020 yang diadakan di masa pandemic Covid-19 ini berlangsung di tempat kerja para peserta masing-masing dari tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 dengan tiga tahap kegiatan. Tahap pertama tanggal 14 – 25 September 2020 adalah dengan metode belajar mandiri serta mengerjakan pop quis, tahap kedua tanggal 28 September – 22 Oktober 2020 penyampaian materi oleh pengajar dan tanya jawab dan mengerjakan pop quis secara daring (online class), dan tahap ketiga  tanggal 23 – 27 Oktober 2020 bedah kasus secara online.

Pelatihan 4

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2016, Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah. Pelatihan Sertifikasi Hakim ekonomi syariah ini mutlak diperlukan oleh hakim pengadilan agama, mengingat semakin berkembangnya bisnis keuangan dan ekonomi yang berbasis syariah dan manakala permasalahan bisnis syariah tersebut memunculkan sengketa yang penyelesaiannya disepakati di Pengadilan Agama, maka hakim-hakim yang menangani perkara ekonomi syariah tersebut adalah hakim yang sudah bersertifikat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma  Nomor 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (DY)

    

    

Hubungi Kami

Peta Lokasi

alamat kantor