Rapat Ekspose Hasil Pengawasan HAWASBID PA Gianyar Triwulan II Tahun 2021

 

Ekspose_HAWASBID_7.jpg

Senin, 26 Juli 2021, bertempat di Ruang Sidang, Ketua Pengadilan Agama Gianyar, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. memimpin Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Gianyar Triwulan II (periode April--Juni 2021). Rapat yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur kesehatan (prokes) ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera beserta pejabat kepaniteraan, Sekretaris beserta pejabat kesekretariatan, CPNS dan PPNPN. Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Agama Gianyar, Sukiah, S.H. pada pukul 09:45 WITA dengan membaca basmallah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’Ala dan shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasalam. Adapun agenda pada rapat kali ini adalah: 1) Penyampaian laporan hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid); 2) Rapat pembahasan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan 3) Rapat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait selisih saldo perkara.

 

Ekspose_HAWASBID_5.jpg

Ekspose_HAWASBID_3.jpg

Ekspose_HAWASBID_4.jpg

Wakil Ketua Pengadilan Agama Gianyar, Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik dan Administrasi Perkara mendapat giliran pertama untuk menyampaikan hasil temuan pengawasan yang berjumlah 9 poin. Tiap-tiap poin dijabarkan, kemudian ditanggapi oleh peserta rapat dan dicatat rencana tindaklanjut atas temuan tersebut.

Kesembilan temuan tersebut adalah belum ada monitoring dan evaluasi khusus terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU); penuntasan progres kerjasama dengan instansi lain seperti Disdukcapil, Bank BRI, Sekolah Luar Biasa (SLB), Kantor Pos; belum terpasangnya perangkat papan tulis (white board) di ruang mediasi; belum adanya SK Inovasi di bidang PTSP berikut belum tersedianya perangkat komunikasi untuk hotline PA Gianyar dan PTSP Online; belum optimalnya pemanfaatan 11 aplikasi inovasi badilag, terutama aplikasi antrean sidang dan SMS notifikasi perkara; belum optimalnya pemutaran video kampanye antigratifikasi di ruang tunggu sidang; belum adanya review SK terkait pengawasan mediasi; belum dimutakhirkan papan sosialisasi SK Biaya Panjar Perkara, termasuk yang tercantum di laman/website PA Gianyar; dan belum adanya SK Disiplin Seragam Pengadilan Agama Gianyar (sekarang sudah ada).

Ekspose_HAWASBID_1.jpg

 

Laporan hasil temuan HAWASBID berikutnya, yaitu di bidang administrasi persidangan dan administrasi umum, disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar, Fajar Pardanny Putri, S.Sy. Temuan melingkupi tiga sub bagian, yaitu Kepegawaian, Umum dan Keuangan, dan PTIP.

Pada sub bagian kepegawaian, ditemukan masih minimnya partisipasi pegawai Pengadilan Agama Gianyar dalam kegiatan pengembangan kompetensi, misalnya diklat teknik maupun diklat non teknis. Selain itu, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) masih belum dimutakhirkan sehubungan dengan mutasinya Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gianyar menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klungkung pada akhir Mei 2021 lalu.

Pada sub bagian umum dan keuangan, temuan terkait anggaran modal yang belum terealisasi, yang disebabkan masih belum ditemukan Personal Computer (PC) yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; Buku Kas Umum yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; kuitansi-kuitansi yang belum dibubuhi stempel; Barang Milik Negara (BMN) yang dalam kondisi rusak berat dan belum dilakukan opname fisik; serta belum optimalnya penggunaan aplikasi Perpustakaan Pengadilan Agama Gianyar.

Pada sub bagian PTIP, ditemukan belum adanya publikasi program kerja; tender pengadaan barang dan jasa yang belum dapat terlaksana; laporan data permintaan informasi yang belum dilaporkan; dan belum tersedianya public campaign pada halaman pembuka yang muncul ketika laman/website Pengadilan Agama Gianyar diakses.

 

Ekspose_HAWASBID_6.jpg

Seusai laporan temuan HAWASBID, rapat dilanjutkan dengan agenda evaluasi dan tindaklanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terdiri dari dua jenis, yaitu Survei Pelayanan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi. Evaluasi hasil SKM disampaikan oleh staf kepaniteraan, Mawandi Usman, S.H. yang diawali dengan ekspose ringkasan data yang berhasil dikumpulkan terkait kategori/pengelompokan identitas responden; dilanjutkan dengan evaluasi poin-poin dari daftar pertanyaan survei yang masih mendapatkan nilai rendah. Poin-poin tersebut di antaranya: ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, yaitu maksimal 15 menit untuk pelayanan permintaan informasi dan maksimal 30 menit untuk pelayanan pendaftaran perkara. Pelayanan di Pengadilan Agama Gianyar masih belum optimal dalam ketepatan waktu penyelesaian pelayanan disebabkan karena memang banyak data yang harus diinput ke dalam aplikasi. Poin lain yang masih belum mendapatkan nilai maksimal yaitu terkait biaya perkara, di mana para pihak merasa keberatan dengan besaran biaya yang berlaku. Namun demikian, kini, biaya berperkara kian terjangkau dengan memanfaatkan e-court. Pengadilan Agama Gianyar sendiri telah menerapkan e-court untuk hampir seluruh perkara yang masuk. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan e-court masih belum mencapai 100% disebabkan ditemuinya kendala bahwa untuk perkara prodeo tidak menggunakan e-court. E-court masih belum mengakomodasi pembayaran panjar biaya perkara melalui pembayaran dari DIPA.

 

Ekspose_HAWASBID_2.jpg

Rapat diakhiri dengan musyawarah tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapati selisih saldo uang perkara Pengadilan Agama Gianyar sebesar Rp36,00. Dalam rapat, para peserta rapat turut berpartisipasi mengutarakan pendapat mengenai langkah penyelesaian yang akan ditempuh.

Rapat Ekspose Hasil Temuan HAWASBID Pengadilan Agama Gianyar Triwulan II Tahun 2021 ini ditutup pada pukul 12:00 dengan mengucapkan hamdallah.

    

    

Hubungi Kami

SINOPAK

Peta Lokasi

alamat kantor