Pengadilan Agama Gianyar sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat ditentukan keberadaannya dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Gianyar harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan Agama Gianyar yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas telah disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gianyar.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Gianyar disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SAKIP TAHUN