Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Pengadilan Agama Gianyar

Pedoman Pengelolaan Keuangan

1. UU No. 17 Tahun 2003 – Tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 – Tentang Perbendaharaan Negara
3. PP No. 71 Tahun 2010 – Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. PP No. 11 Tahun 2011 – Tentang Perubahan Ketigabelas atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
5. Perpres No. 19 Tahun 2008 – Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan PNS di Lingkungan MA
6. PMK No. 164/PMK.05/2011 – Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

Pedoman Pengelolaan Bagian Umum

1. Kepres RI No. 42 Tahun 2002 – Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
2. PMK No. 171/PMK.05/2007 – Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3. SEMA No. 4 Tahun 2011 – Tentang Administrasi Surat Menyurat di Lingkungan Peradilan
4. Peraturan Sekma No. 002A/Sek/SK/II/2005 – Tentang Tata Persuratan Dinas
5. SEMA No. 6 Tahun 2010 – Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

Pedoman Pengelolaan Kepegawaian

1. UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 – Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. PP No. 7 Tahun 1977 – Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. PP No. 53 Tahun 2010 – Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 – Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011
5. Surat Edaran Sekma No. 21 Tahun 2010 – Tentang Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS MA dan Badan Peradilan di Bawahnya
6. Perma No. 7 Tahun 2016 – Tentang Penilaian Prestasi Kerja Hakim

Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

1. Keputusan Ketua MA No. KMA/006/SK/I/1991 – Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim
2. SEMA No. 6 Tahun 1992 – Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita
3. Peraturan MA No. 7 Tahun 2015 – Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pedoman Pengelolaan Perencanaan

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 – Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 – Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
3. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2008 – Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 – Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
5. Permenpan No. 29 Tahun 2010 – Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman Pengelolaan Pelaporan

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 – Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 – Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Permenpan No. 29 Tahun 2010 – Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpan No. 53 Tahun 2014 – Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi

1. SEMA No. 14 Tahun 2010 – Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
2. SEMA No. 2 Tahun 2014 – Tentang Tata Cara Pendaftaran Perkara dan Pengiriman Berkas Perkara Secara Elektronik (e-Court)
3. Keputusan Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 – Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4. SEMA No. 6 Tahun 2014 – Tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Peradilan
5. SEMA No. 1 Tahun 2017 – Tentang Implementasi Layanan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
6. Perma No. 3 Tahun 2018 – Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik