Gianyar, 11 Desember 2024 – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Drs. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta pembinaan di Pengadilan Agama Gianyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta memperkuat komitmen para hakim dan pegawai dalam menjaga integritas di lingkungan peradilan agama.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan terpercaya. “Integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kita sebagai aparat penegak hukum. Tanpa integritas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan akan tergerus,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga mencakup pembinaan terkait etika profesi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan internal. Selain itu, dilakukan diskusi dengan seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Gianyar mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas serta upaya bersama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lini.

Drs. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparat peradilan agama harus senantiasa berlandaskan pada kode etik yang berlaku, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong agar seluruh pegawai di Pengadilan Agama Gianyar senantiasa mengedepankan profesionalisme dan menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra peradilan agama.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Agama Gianyar, Faiz, S.H.I M.H., menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pengadilan dan mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bali dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bali Saifuddin, S.H., M.H. juga menambahkan Kegiatan Monev dan pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat soliditas dan sinergitas antar aparat peradilan agama, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum di masyarakat. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat peradilan agama yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.